Tuesday, June 6, 2017

Cara Penyelesain Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang amat sulit penyelesaiannya, karena ada selisih hak antara dua pihak atau lebih di sana. Dalam menyelesaikan sengketa tanah, pihak penegak hukum harus seksama meneliti berkas pihak masing-masing, karena dalam sengketa tanah, potensi terjadi perselisihan yang berujung pada kekerasan begitu besar.

Pengertian Sengketa Tanah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, adalah perbedaan pendapat mengenai:
a. keabsahan suatu hak;
b. pemberian hak atas tanah;
c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya,
antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Penyelesaian Sengketa Tanah setidaknya ada dua jalur, yakni jalur non-litigasi, melalui mediasi atau negosiasi. Kedua, melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Masing-masing jalur penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun biasanya, jalur litigasi ditempuh setelah negosiasi atau mediasi gagal.

Banyak kalangan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui negosiasi dan mediasi adalah cara terbaik karena bertujuan memberikan win-win solution bagi para pihak. Selain itu, jalur mediasi atau negosiasi ini lebih sedikit menghabiskan biaya, karena prosesnya pun jauh lebih singkat dibandingkan melalui jalur pengadilan (gugatan perdata atau gugatan tata usaha negara).

Jika menempuh jalur mediasi, tata caranya dapat mengacu ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan jika melalui jalur pengadilan maka tentu mengikuti hukum acara perdata. Sebagaimana diatur dalam hukum acaranya, Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan lima alat bukti yang sah:
a) Surat
b) Saksi
c) Persangkaan
d) Pengakuan
e) Sumpah

Sehingga dalam menghadapi atau melakukan gugatan perdata maka alat bukti yang diutamakan adalah surat. Siapapun yang bisa menunjukkan sahih-nya surat atau alas hak kepemilikan atas tanah di persidangan maka dialah yang seharusnya paling berhak menjadi pemiliknya.

Hal ini juga sesuai dengan regulasi di bidang pertanahan, yakni Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan Tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah.

Selain itu, perlu dipersiapkan juga saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah, dari orang-orang sekitar maupun pihak Badan Pertanahan Nasional. Sehingga kesesuaian antara bukti surat (sertifikat) dan keterangan dari saksi-saksi akan menguatkan dasar kepemilikan kita, yang tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.


Fanspage kami di Facebook

https://web.facebook.com/Arrozaksoo/


itu adalah fanspage kami. semoga lebih dekat lebih baik... lagi...

segala urusana bisa di selesaikan dengan sebaik baiknya....

Monday, June 5, 2017

Sertifikat Tanah Baru

Sertifikat Tanah Baru
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.[1]
 
Untuk kepentingan pemegang hak atau pengelola tanah wakaf, diterbitkan Sertifikat hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan dan Sertifikat tanah wakaf.[2] Sertifikat tersebut dicetak pada 1 (satu) lembar berdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data yuridis.[3]Setiap Sertifikat untuk perorangan dilengkapi foto pemegang hak yang bersangkutan.[4]
 
Sertifikat tanah memuat informasi mengenai:[5]
a.    Nama pemegang hak atas tanah (untuk sertifikat tanah wakaf, memuat informasi mengenai Nadzir dan Wakif[6]);
b.    Jenis hak atas tanah;
c.    Nomor identifikasi bidang tanah;
d.    Nomor induk kependudukan/nomor identitas;
e.    Tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu;
f.     Kutipan peta pendaftaran (data spasial tervalidasi dari bidang tanah tersebut dan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang geometri, luas, dan letak tanah[7]).
g.    Tanggal penerbitan; dan
h.    Pengesahan.
 
Untuk sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, memuat juga informasi mengenai satuan rumah susun, gambar pertelaan yang bersangkutan dan tanah bersama.[8]
 
Jika terdapat catatan, pembebanan hak lain, tanggung jawab atau pembatasan, maka dicantumkan juga dalam Sertifikat.[9]
 
Keberlakuan Sertifikat Lama
Penggantian bentuk dan isi sertifikat yang lama ke bentuk dan isi sertifikat baru akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan Kantor Pertanahan.[10] Kantor Pertanahan paling lama dua tahun sejak berlakunya Permen Agraria 7/2016, wajib menerima permohonan perubahan format Sertifikat.[11]
 
Bagaimana dengan sertifikat yang lama? Sertifikat yang lama tetap sah dan berlaku.[12] Blanko Sertifikat lama (sebelum berlakunya Permen Agraria 7/2016) yang masih tersedia di Kantor Pertanahan masih dapat dipergunakan sampai persediaan blanko tersebut habis.[13]
 
Hal serupa juga dijelaskan dalam artikel Kementerian ATR/BPN Keluarkan Peraturan Sertifikat Satu Lembar yang kami akses dari situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah.

Sertifikat Tanah Baru

Sertifikat Tanah Baru

Apakah benar bahwa sekarang sertifikat hanya 1 lembar? Bagaimana status sertifikat lama? Apakah harus diganti?



Jawaban :



Sertifikat tanah dicetak pada satu lembar berdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data yuridis. Setiap Sertifikat untuk perorangan dilengkapi foto pemegang hak yang bersangkutan.

Bagaimana dengan sertifikat tanah yang lama? Sertifikat yang lama tetap sah dan berlaku. Bahkan blanko Sertifikat lama yang masih tersedia di Kantor Pertanahan masih dapat dipergunakan sampai persediaan blanko tersebut habis.

Penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja isi sertifikat tanah, dapat dilihat di bawah ini.

Wednesday, February 1, 2012

Tentang Kami


RUMAH KAMPUNG PROPERTI

MELAYANI







  1. PENJUALAN DAN PEMBELIAN RUMAH - TANAH - RUKO - KONTRAKAN - BANGUNAN TUA
  2. PENGURUSAN SHM - AJB -URUS GIRIK HILANG - PECAH SERTIFIKAT -PECAH WARIS
  3. PENGURUSAN PT - CV - SIUP - TDP - UUG


WILAYAH KERJA

JAKARTA TIMUR DAN BEKASI


HUBUNGI. 


MAMAN ROZAK & REKAN
0812  1272  6826

Saturday, January 28, 2012

3. Objek pajak apa saja yang tidak dikenakan BPHTB ?



  • objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  • objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  • objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
  • objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

  • o Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.
  • o Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
  • o Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

2. Apa saja yang termasuk hak atas tanah ?



Hak atas tanah meliputi :
a.    hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b.   hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
c.   hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
d.   hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.    hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
f.    hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.